JAKARTA,quickq加速器电脑 DISWAY.ID --Ketua Bawaslu Rahmat Bagja memberi masukan terhadap rancangan Peraturan KPU tentang tahapan dan jadwal pemilihan ulang 2025.

Salah satunya terkait jadwal akhir penyusunan Peraturan Penyelenggaraan Pemilihan.

“Dalam hal KPU merencanakan untuk menyusun Peraturan KPU untuk setiap tahapan penyelenggaraan pemilihan, disarankan agar Jadwal akhir Penyusunan Peraturan Penyelenggaraan Pemilihan semula tanggal 20 September 2025, dapat dimajukan,” ungkap Bagja saat menghadiri Rapat Dengar Pendapat (RDP) pada Rabu 4 Desember 2024.

BACA JUGA:Kemnaker Resmikan Aturan UMP 2025, Ini Formula yang Dipakai

BACA JUGA:Lukman Mahfudz Dukung Sutopo Kristanto: Calon Wakil Ketua Umum PII yang Punya Visi Besar dan Kepemimpinan Inovatif

Hemat Bagja, perlu dialokasikan rentang waktu yang cukup antara waktu penyusunan Peraturan KPU untuk setiap tahapan penyelenggaraan pemilihan dengan waktu pelaksanaan untuk setiap tahapan penyelenggaraan pemilihan. 

Tujuannya agar peraturan tersebut dapat disosialisasikan secara optimal kepada penyelenggara pemilihan, peserta pemilihan dan masyarakat.

Bagja juga memberikan masukan terhadap Pasal 4 ayat (1) huruf e yang berbunyi, pembentukan panitia pengawas kecamatan, panitia pengawas lapangan, dan pengawas tempat pemungutan suara. 

Bagja mengusulkan agar nomenklatur Panitia Pengawas Kecamatan diubah menjadi Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kecamatan, dan diusulkan agar nomenklatur Panitia Pengawas Lapangan diubah menjadi panitia pengawas pemilihan umum kelurahan/desa.

BACA JUGA:Indonesia Darurat Narkoba, Menkopolkam Budi Gunawan: Indonesia Jadi Target Pasar

BACA JUGA:Universitas Esa Unggul Gelar Seminar dan Talkshow The Art of Confidence

Selain itu, Bagja juga menyoroti nomenklatur judul Rancangan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Tentang Tahapan dan Jadwal Pemilihan Ulang Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, Serta Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2025.

Dia mengusulkan agar kata 'ulang' direposisi terakhir setelah frasa Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota. 

Sebab menurutnya, hal ini mengikuti bunyi yang telah tertuang di dalam undang-undang.

• 1
• 2
• »

• ·Kapan Pasien Cacar Monyet Benar
• ·Hakim Nyatakan JAD Organisasi Terlarang
• ·Cawagub DKI Jakarta dari PKS Dibilang Enggak Terkenal
• ·Keluar Penjara, Ahok Bakal Banting Stir Jadi Artis?
• ·Jadi Tantangan Pemerintah, 15
• ·Adakah Cara Menghindari Perselingkuhan dalam Kacamata Islam?
• ·Berjumpa Jokowi, Anak Penderita Kanker Merasa Bertemu Ayahnya
• ·Tolak Kampanye Hitam, Timnas AMIN Andalkan Prestasi Anies
• ·Grab Jawab Polemik Komisi dan Status Ojol
• ·Indonesia Unggulkan 'Tuna Ramah Lingkungan' di Seafood Expo Global 2025 Barcelona
• ·VIDEO: Sayangilah Sesama, Maka Allah SWT akan Menyayangimu
• ·Bicara Elektabilitas, Anies Baswedan Sebut Masyarakat Sadar Perlunya Perubahan
• ·Cukup 7 Menit, Cairkan Daging Beku dengan Cara Ini
• ·FOTO: Dari Burqa ke Abaya: Langkah Kecil Menuju Kebebasan
• ·Ke Gereja, Anies Ucapkan Selamat Natal
• ·VIDEO: Sayangilah Sesama, Maka Allah SWT akan Menyayangimu