Isu Pemindahan Ibu Kota Negara, Anies: Itu Wewenang....
时间:2025-06-16 12:11:24 出处:探索阅读(143)
Saat menerima duta besar negara-negara G20, Gubernur DKI Jakarta, Anies Baswedan, menjelaskan rencana pemindahan Ibu Kota Negara di luar Pulau Jawa merupakan wewenang pemerintah pusat dan bukan keputusan dari level Pemerintah Provinsi DKI Jakara.
Kendati demikian, Anies mengaku senang pertemuan tersebut bisa memperkuat hubungan dan membuka sejumlah potensi kerja sama.
"Tentu saja karena kemarin ada pembicaraan tentang Ibu Kota maka itu juga salah satu hal yang ditanyakan oleh para duta besar," ujarnya di Jakarta, Selasa (30/4/2019).
"Jadi bagaimana rencananya dan saya sampaikan itu semua wewenang pemerintah pusat karena keputusannya bukan pada level provinsi tapi level pusat dan ini masih dibicarakan di pusat," sambungnya.
Baca Juga: Ibu Kota Negara Mau Dipindahkan, Begini Reaksi Sandiaga
Sementara, Duta Besar Australia untuk Indonesia, Gary Francis Quinlan, mengatakan pihaknya telah mendengar kabar terkait pemindahan Ibu Kota. Ia pun tahu bahwa isu tersebut telah mengemuka di era Presiden Soekarno.
"Bagi saya sebagai diplomat, kami menunggu keputusan Indonesia soal pemindahan Ibu Kota dan tentu juga menunggu undangan dari pemerintah terkait hal tersebut," jelasnya.
Ia menambahkan, hal tersebut merupakan wewenang pemerintah Indonesia dan pihaknya akan menerima keputusan yang diambil. Akan tetapi, Gary sendiri ingin Ibu Kota tetap di Jakarta.
"Indonesia itu sangat nyaman untuk ditinggali sehingga dimanapun kita berada di Indonesia, kita tetap nyaman," tutupnya.
上一篇: Lambat! Disparbud DKI Tak Tahu Soal 4 Atlet Jepang Menyewa PSK
下一篇: Bagaimana Jika Tidak Terdaftar DPT Pilkada 2024, Apakah Bisa Nyoblos?
猜你喜欢
- Perkuat Keamanan Kawasan Industri, Kemenperin Gencarkan Penetapan OVNI
- Waspada Jerat Utang, Jangan Sampai Menyesal Dunia Akhirat
- Soroti Pembangunan Pelindo II, FPPI Minta Sistem Outsourcing Dihapuskan
- Cara Efektif Hilangkan Perut Buncit 'Bapack
- Tegas, Habib Rizieq Imbau Alumni 212 Dukung Prabowo
- Soal Hubungan Prabowo
- MK Bentuk MKMK Terkait Dugaan Pelanggaran Kode Etik Hakim Konstitusi
- Jokowi Enggan Komentar Terkait Penentuan Capres
- Jadi Incaran! 10 UMP Tertinggi 2025 untuk Fresh Graduate, Jakarta dan Papua Pegunungan Teratas