JAKARTA,quickq会员账号 DISWAY.ID– Polemik pemasangan pagar laut sepanjang lebih dari 30 kilometer di perairan Tangerang terus menuai perhatian publik. 

Temuan Ombudsman Republik Indonesia menunjukkan, sebanyak 3.888 nelayan dari 16 desa di enam kecamatan terdampak secara langsung akibat proyek ini, dengan total kerugian mencapai Rp16 miliar.

BACA JUGA:Imbas Pagar Laut di Pesisir Tangerang, Solihin Ngeluh Tangkapan Ikan Anjlok, Harga Naik Gila-Gilaan

BACA JUGA:Buntut Pagar Laut Disegel KKP, PT TRPN Akan Membuat Laporan ke DPR

Anggota Bidang Politik SDA LHKP PP Muhammadiyah Parid Ridwanuddin menyampaikan keprihatinan mendalam atas dampak pemasangan pagar laut terhadap kehidupan para nelayan dan lingkungan. 

Parid menyoroti bahwa proyek ini mencaplok wilayah pesisir yang menjadi mata pencaharian utama masyarakat.

“Pagar laut ini tidak hanya merusak ekosistem pesisir, tetapi juga mengancam keberlanjutan hidup masyarakat pesisir yang bergantung pada penangkapan ikan skala kecil. Ini adalah bentuk ocean grabbing yang melibatkan kebijakan publik yang tidak berpihak pada masyarakat kecil,” kata Parid kepada Disway Jumat 17 Januari 2025.

BACA JUGA:Terungkap Bagian Dasar Pagar Laut Tangerang Telah Dikotak-kotakan, Walhi: Seperti Perencanaan Reklamasi

Lebih lanjut kata Parid, Muhammadiyah mendesak pemerintah untuk mengevaluasi seluruh Proyek Strategis Nasional, termasuk PSN PIK 2, yang dianggap berpotensi memicu konflik sosial, krisis lingkungan, hingga bencana ekologis seperti banjir.

Lebih lanjut, Muhammadiyah melalui Lembaga Bantuan Hukum dan Advokasi Publik (LBH AP) telah melayangkan somasi kepada pihak yang bertanggung jawab atas pembangunan pagar laut tersebut. 

Muhammadiyah juga berencana menempuh jalur hukum guna membela hak-hak nelayan.

“Sebagai organisasi yang peduli terhadap keadilan sosial, Muhammadiyah akan terus mendukung kehidupan nelayan agar mereka mendapatkan hak hidup yang layak sesuai amanat konstitusi,” jelas Parid.

PP Muhammadiyah terang Parid menyerukan kepada pemerintah untuk serius mengevaluasi kebijakan PSN yang ditengarai bisa menimbulkan dampak negatif terhadap masyarakat lokal. 

BACA JUGA:Hasil Penyelidikan Pagar Laut Tangerang Diungkap KKP: Pembangunan Dilakukan Secara Manual

• 1
• 2
• »

• ·Roti Pipih Manoushe Lebanon Jadi Warisan Budaya Takbenda UNESCO
• ·Alasan Habiburokhman Mau Jadi Penjamin Mahasiswi ITB Tersangka Meme Jokowi
• ·Habiburokhman Pasang Badan, Jadi Penjamin Penangguhan Penahanan Mahasiswi ITB di Kasus Meme Prabowo
• ·Buntut Kerusuhan Lapas Muara Beliti, Menteri Imipas Imbau Jajaran tak Gentar
• ·Kapan Pengumuman PPG Guru Tertentu 2025? Cek Informasinya dan Persiapkan diri
• ·Klaim Sekarang! Ini Tips Menikmati Saldo DANA Kaget Saat Akhir Pekan
• ·Digambarkan sebagai Cerminan Paus Fransiskus, KWI Beberkan Alasan Vatikan Pilih Nama Paus Leo XIV
• ·Tawaran Kerja Palsu Makin Marak, KBRI Phnom Penh Perkuat Perlindungan WNI
• ·Muhammadiyah Sebut Tak Perlu Ada Pengganti Gus Miftah Sebagai Utusan Khusus Presiden
• ·Klaim Saldo DANA Gratis Selasa 22 April 2025 di Sini, Cuma Buat yang Gercep!
• ·Pacu Hilirisasi Kelapa Sawit, Kemenperin Dukung Riset MAKSI dan Kimia Farma
• ·Arsenal Beri Lampu Hijau Mikel Arteta Bidik Pemain Bintang Real Madrid Senilai Rp 1,8 Triliun
• ·SMA Labschool Cibubur Jadi Sekolah Pertama di Indonesia yang Raih LabelFrancEducation
• ·Personel Kepolisian Sisir Bandara Soetta, Cegah Aksi Premanisme dalam Operasi Berantas Jaya 2025
• ·Kata Dokter, Ini Tanda Kamu Kecanduan Masturbasi
• ·Disebut Menkes Bisa Picu Kematian Dini, Apa Itu Visceral Fat?