Menkeu Sri Mulyani Keberatan Menyusun Roadmap Penerimaan Pajak PDB, Begini Komentar Ekonom INDEF

JAKARTA,quickqios版本 DISWAY.ID --Menteri Keuangan (Menkeu) Sri Mulyani Indrawati menyatakan, keberatannya untuk menyusun peta jalan (roadmap), untuk mencapai target rasio penerimaan pajak terhadap produk domestik bruto (PDB) di kisaran 23 persen pada tahun 2025.
Dalam keterangannya, Sri Mulyani menyatakan bahwa rasio target roadmap 23 persen ini dinilai rawan menimbulkan kesalahpahaman.
Ia pun tak ingin hal tersebut malah menjadi menteri keuangan pada periode berikutnya.
BACA JUGA: BPIP Sesalkan Langkah Calon Paskibraka Asal Maluku Terhenti Karena Tak Lolos Medical Check Up
BACA JUGA: Ombudsman RI: Banyak yang Salah Paham soal Tapera
Sementara itu dalam rapat kerja bersama Komisi XI belum lama ini, Sri Mulyani mengatakan bahwa Direktorat Jenderal Pajak (DJP) memang tengah fokus melakukan reformasi.
Dengan tekanan hingga berbagai upaya seperti integrasi teknologi, penguatan sistem pajak, hingga meningkatkan rasio pajak.
Menteri Sri Mulyani juga mengatakan kementeriannya belum pernah menyusun roadmap target rasio pajak 12 persen sampai 23 persen.
Jadi kami mohon mungkin angka 23 di-drop saja, karena saya takut menimbulkan suatu signaling yang salah,” ujar Sri Mulyani dalam keterangan resminya pada Kamis (13/03).
Serupa dengan pernyataan Sri Mulyani, Ekonom Senior Institute for Development of Economic and Finance (INDEF) Tauhid Ahmad juga menilai bahwa rasio perpajakan 23 persen ini nantinya akan memberatkan masyarakat.
BACA JUGA: Menteri ATR/BPN AHY Ajukan Penambahan Anggaran untuk Program 2025
BACA JUGA: Sinergitas Ulama-Umara, Panglima TNI Terima Hasil Ijtima Komisi Fatwa MUI Soal Palestina dan Salam Lintas Agama
Bisa juga malah memberatkan negara akibat nilai yang sulit untuk dipenuhi.
“Dalam perpajakkan, ada teori Laffer Curve, yang intinya pajak itu seperti pisau bermata dua. Jadi dia gak bisa terlalu tinggi karena akan mengurangi tingkat pendapatan dan aktivitas ekonomi, dan gak bisa terlalu rendah karena aktivitas ekonomi akan bertambah tapi pendapatannya rendah,” kata Tauhid saat dihubungi oleh Disway pada Jumat (14/6).
- 1
- 2
- »
相关文章
Demokrat Resmi Merapat, Dukungan untuk Bobby Nasution di Pilgub Sumut 2024 Makin Kuat
JAKARTA, DISWAY.ID -Partai Demokrat secara resmi memberikan surat rekomendasi untuk Bobby Nasution s2025-05-19Anindya Bakrie Soal Kasus Pemalakan Kadin Cilegon: Kami Hormati Proses Hukumnya
JAKARTA, DISWAY.ID --Kamar Dagang dan Industri (Kadin) Indonesia akhirnya buka suara, terkait dengan2025-05-19SBY: Dunia Semakin Rentan dan Berbahaya, Kolaborasi Global Jadi Kunci Hadapi Krisis Iklim
JAKARTA, DISWAY.ID --Di tengah meningkatnya ketegangan geopolitik, konflik global, dan krisis iklim2025-05-19- JAKARTA, DISWAY.ID- Rumor mengenai potensi merger antara dua raksasa transportasi online, Grab Holdi2025-05-19
Pemprov DKI Belum Bisa Cabut Pergub Soal Penggusuran, Ini Alasannya
Warta Ekonomi, Jakarta - Pemerintah Provinsi (Pemprov) DKI Jakarta menyatakan belum dapat mencabut P2025-05-19LBH Jakarta Kritik Rencana Pramono Pasang CCTV di Permukiman: Hak Privasi Warga Terancam
SuaraJakarta.id - Lembaga Bantuan Hukum (LBH) Jakarta mengkritik rencana Gubernur DKI Jakarta, Pramo2025-05-19
最新评论