JAKARTA,quickq最新的充值流程 DISWAY.ID--Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah Abdul Mu'ti memberikan kepastian terkait pengurangan beban administrasi guru

Hal ini sebagai respons atas aspirasi para guru sekaligus meningkatkan kualitas pendidikan untuk semua.

BACA JUGA:Stereotipe Gender di Pendidikan Vokasi, Kemendikdasmen Soroti Minimnya Perempuan di Bidang STEM

BACA JUGA:Presiden Prabowo Juga Kasih Arahan ke Mendikdasmen Abdul Mu'ti soal PPDB Zonasi

"Mulai tahun 2025 akan diterbitkan kebijakan yang memungkinkan para guru bekerja dengan lebih dan tidak terbebani tugas-tugas administrasi," kata Mu'ti pada Puncak Hari Guru Nasional (HGN) 2024 di Jakarta, 28 November 2024.

Kebijakan ini berlaku tidak hanya sekolah negeri, tetapi juga swasta.

Seperti yang diketahui, mulai tahun depan pula guru-guru aparatur sipil negara (ASN) tidak hanya ditempatkan di sekolah negeri, tetapi juga sekolah swasta.

BACA JUGA:Guru PPPK Akan Ngajar di Sekolah Swasta Mulai 2025, Mendikdasmen: Kenaikan Gaji Guru Diumumkan di Hari Guru Nasional 2024

BACA JUGA:Mendikdasmen Pastikan Gaji Guru ASN dan Non ASN akan Dinaikkan

"Para guru tidak perlu menghabiskan waktu memenuhi pengelolaan e-kinerja. Mulai tahun 2025, akan diberlakukan pengelolaan kinerja guru, kepala sekolah, dan pengawas yang lebih simpel, tidak ribet, dan tidak perlu ribut," tambahnya.

Selain itu, pengelolaan e-kinerja tersebut cukup diisi setahun sekali, tidak perlu mengunggah dokumen, dan tidak lagi berbasis poin.

"Kebijakan tersebut merupakan respon dan jawaban atas aspirasi para guru dan penyelenggara pendidikan swasta serta pemenuhan arahan Bapak Presiden akan pelayanan birokrasi tidak birokratis, berbelit, dan mempersulit masyarakat," tuturnya.

BACA JUGA:Mendikdasmen Sebut Keputusan PPDB Sistem Zonasi akan Diumumkan Februari

BACA JUGA:Janji Politik Presiden Prabowo Naikan Gaji Guru Terancam Batal, Mendikdasmen: Bukan Kewenangan Kami

• 1
• 2
• »

• ·Daya Beli MinyaKita Menurun Usai HET Dinaikkan, Kemendag Buka Suara
• ·Baleg DPR RI Targetkan RUU Kementerian Negara Disahkan Paling Lambat 30 September
• ·Pemukiman Di Palmerah Ludes Terbakar Saat Warga Santap Sahur, 20 Mobil Damkar Dikerahkan
• ·Wah! Bangun Rumah Mandiri Bakal Kena Pajak PPn 2,4%, Ekonom Senior INDEF Angkat Bicara
• ·Jakarta Saat ini Sudah Masuk Zona Merah
• ·Ronny sebut Ferdy Sambo Konsisten Bohongnya
• ·Cek Formasi CPNS 2024 untuk Lulusan SMA/SMK di Kemenkumham, Kejagung, dan Kemenhub
• ·DPRD DKI Rapat di Luar, Dikritik Keras: Tak Bisa Diikuti Warga dan Habisi Anggaran
• ·Usir Tokek dengan 5 Bahan Alami Ini, Semuanya Ada di Dapur
• ·Dituding Gunakan Uang Donasi, Pencinta Hewan Ini Lapor Polisi
• ·CEO Kereta Api se
• ·Hindari Black Campaign, Kejagung Tunda Proses Hukum Calon Kepala Daerah 2024
• ·Lagi, Kasus TBC Indonesia Peringkat Kedua di Dunia
• ·FOTO: House of Love, Pusat Rehabilitasi Penuh Cinta di Myanmar
• ·Pembatasan Subsidi BBM Pertalite Mulai 1 Oktober 2024, Buruan Daftar Melalui QR Code
• ·Hindari Black Campaign, Kejagung Tunda Proses Hukum Calon Kepala Daerah 2024