JAKARTA,quickq快客加速器官网 DISWAY.ID - Poltracking Indonesia merilis sejumlah fakta inkonsistensi yang disampaikan Perhimpunan Survei Opini Publik Indonesia (Persepi) baik dalam sidang maupun disampaikan ke publik.

Persepi dinilai banyak mengungkap narasi yang berbeda dan tidak sesuai dengan proses sidang.

BACA JUGA:Perkuat Keakuratan dan Validitas Data Survei, Poltracking Gunakan Verifikasi Data 5 Lapis

BACA JUGA:Asosiasi Lembaga Survei Sambut Baik Bergabungnya Poltracking Indonesia ke Presisi

Poltracking Indonesia menyatakan bahwa pengungkapan fakta ini adalah respons langsung terhadap tudingan yang dilontarkan oleh Dewan Etik Persepi. Fakta tersebut diungkap melalui video yang ditayangkan channel YouTube Poltracking Indonesia melalui pada Minggu, 17 November 2024.

"Kami menjawab tudingan serius yang dilakukan Dewan Etik, Ketua sekaligus Pengurus Persepi pada konferensi pers 9 November 2024 lalu," ujar Direktur Komunikasi Poltracking Indonesia, M. Aditya Pranata dalam channel Poltracking Indonesia. 

Dalam sesi pengungkapan ini, Poltracking memaparkan bahwa ketidakadilan terjadi sejak tahap awal. Surat panggilan yang diterima Poltracking ternyata tidak pernah dikirimkan kepada lembaga lain dengan hasil survei serupa.

Pihaknya telah mengikuti seluruh proses pemeriksaan dengan sikap kooperatif.

“Kita juga mengikuti semua proses pemeriksaan, kita sangat kooperatif mengikuti semua alur yang diinginkan Persepi,” tambah Yoki Alvetro, peneliti Poltracking.

BACA JUGA:Hasil Survei Poltracking Klaim 71.4 Persen Pemilih Anies Pilih Ridwan Kamil-Suswono

BACA JUGA:Disanksi Akibat Perbedaan Metode Survei, Poltracking Indonesia Anggap Keputusan Dewan Etik Persepi Cacat Hukum

Poltracking membeberkan bahwa Dewan Etik menunjukkan inkonsistensi besar dalam menyampaikan informasi terkait pergantian Primary Sampling Unit (PSU) oleh Lembaga Survei Indonesia (LSI). Dalam pertemuan awal, anggota Dewan Etik, Hamdi Muluk, menyatakan bahwa terdapat 60 pergantian PSU pada survei LSI. Namun, saat disampaikan kepada publik, informasi tersebut berubah menjadi hanya satu pergantian PSU.

"Dalam pertemuan pertama jelas disampaikan oleh pengurus harian Persepi dan di-iya-kan oleh dewan etik soal penggantian 60 (50%) PSU LSI," kata Masduri Amrawi.

Inkonsistensi ini menunjukkan kurangnya transparansi Dewan Etik dalam menyampaikan informasi kepada publik. Dewan Etik salah menangkap informasi yang dismapaikan dengan menuduh Poltracking telah menghapus keseluruhan dashboard hasil survei. Namun tudingan ini dibantah keras oleh pihak Poltracking. 

• 1
• 2
• »

• ·FOTO: Sensasi Main Salju Saat Libur Natal di Trans Snow World Bintaro
• ·Kisah Pria Indonesia yang Lolos Jadi Imam Masjid di Arab
• ·Benarkah Menambahkan VCO saat Masak Nasi Bikin Lebih Rendah Kalori?
• ·Mahfud MD: Hakim Harus Kreatif, Jangan...
• ·Berapa Jumlah Hari Libur yang Bisa Didapat di Momen Natal 2023?
• ·Prabowo Cek Langsung Warga Terdampak Banjir Bekasi, Beri Dukungan Moril dan Buka Puasa Bersama
• ·WHO Ingatkan Dunia Waspada Penyakit X
• ·Istiqlal Sebar Ribuan Nasi Kotak Setiap Hari Selama Ramadan 2025, Ini Jadwal dan Aturannya
• ·Termahal, Durian Musang King Terjual Sampai Rp618 Juta
• ·Pengamat Minta KPK Setop Goreng Isu Formula E: Berbulan
• ·THR Tak Boleh Dicicil! Menaker Minta Pengusaha Bayar Paling Lambat H
• ·PSU Terhambat Anggaran, Kemendagri Buka Opsi Pembagian Biaya dengan APBN
• ·Dilarang WHO, Dokter Jelaskan Bahaya Vape buat Paru
• ·7 Maskapai Lokal Favorit Orang RI, Garuda Indonesia Peringkat Pertama
• ·Kemendikdasmen Tegaskan Dana PIP Bukan untuk Bayar SPP, Sekolah Dilarang Potong!
• ·9 Makanan Ini Paling Enak Disantap saat Terserang Flu di Musim Hujan