JAKARTA,quickq下载加速器官方版 DISWAY.ID- Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan (Menko Polhukam) Mahfud MD tegaskan Presiden Jokowi tidak pernah minta maaf ke PKI.

Menurut Mahfud, Presiden Jokowi hanya mengakui adanya pelanggaran HAM di masa lalu dan bukan meminta maaf ke Partai Komunis Indonesia (PKI).

"Sekarang kalau saya di daerah, Pak, kenapa PKI dimaafkan? Ndak ada, kenapa presiden minta maaf ke PKI? Ndak ada, itu hoax," tegas Mahfud dalam Rakor Sinergitas Stabilitas Pemilu di Hotel Westin Jakarta, Senin, 29 Mei 2023.

Mahfud menjelaskan, Jokowi hanya mengakui telah terjadi 12 peristiwa pelanggaran HAM berat di masa lalu.

BACA JUGA:Denny Indrayana Terancam Berurusan Dengan Kepolisian, Mahfud MD: Usut Dugaan Bocornya Informasi Sistem Pileg 2024

BACA JUGA:Mario Dandy Terancam Penambahan Hukuman 15 Tahun Penjara Atas Pengaduan AG

Menurut Mahfud, pengakuan ini bukan berarti Kepala Negara meminta maaf kepada PKI.

Mahfud juga mengatakan jika Presiden tidak pernah meminta maaf kepada PKI.

"Yang dinyatakan oleh presiden itu, presiden mengakui telah terjadi pelanggaran HAM berat dalam 13 kasus itu, tertulis 14, karena Wasior dan Wamena semula jadi satu sekarang dipisah, presiden menyesal telah terjadi itu, kenapa? Loh kan tidak bisa nolak presiden, itu sudah keputusan Komnas HAM, bahwa itu terjadi dan kita semua melihat itu semua terjadi," katanya.

BACA JUGA:Kritikan Anies Baswedan Disambut Menteri PUPR

BACA JUGA:Bukti Digital Pencabulan Mario Dandy ke Anak AG Dikantongi Kepolisian, Rekam Saat Berbuat?

Mahfud menambahkan, memang ada pihak yang memberikan masukan agar Jokowi meminta maaf kepada PKI, namun, Mahfud dengan tegas menolak usulan tersebut.

"Memang ada yang memberi konsep minta maaf. Enggak, enggak bisa saya bilang. Enggak ada minta maaf," tegas Mahfud.

• ·Jreng! Kejagung Kembali Tetapkan Satu Tersangka Korupsi Jalur Kereta Api Besitang
• ·Dukung Budaya Bersepeda di Belanda, Ada 14 Kota Punya Zona Tanpa Emisi
• ·INFOGRAFIS: HMPV Terdeteksi di Indonesia, Kenali Penyakitnya
• ·Wah! Bangun Rumah Mandiri Bakal Kena Pajak PPn 2,4%, Ekonom Senior INDEF Angkat Bicara
• ·Soal Laporan Aliran Dana Mencurigakan Caleg, Bareskrim Koordinasi ke PPATK
• ·Anniversary ke
• ·Pendaftaran CPNS 2024 Berakhir, Ini 10 Daftar Instansi Pusat dengan Peminat Terbanyak!
• ·Daftar 25 Maskapai Teraman di Dunia untuk 2025, Ada dari Indonesia?
• ·4 Tahun Harun Masiku Belum Ditangkap, ICW Desak KPK Evaluasi Menyeluruh di Penindakan KPK
• ·Aaliyah Massaid dan Thariq Halilintar Penuhi Pemeriksaan Perdana di Polda Metro
• ·Jakarta Peringkat 30 Kota Termacet Di Dunia, Jalan 23 Menit Cuma Dapat 10 Km
• ·Mengenal Sejarah Singkat Maulid Nabi Muhammad dan Tradisinya di Indonesia
• ·Turun! Ini Daftar Lengkap Harga BBM Pertamina di Seluruh SPBU Indonesia
• ·Pembatasan Subsidi BBM Pertalite Mulai 1 Oktober 2024, Buruan Daftar Melalui QR Code
• ·Aaliyah Massaid dan Thariq Halilintar Penuhi Pemeriksaan Perdana di Polda Metro
• ·KPK Identifikasi 50 Properti Milik Eks Gubernur Maluku, 20 Properti Disita Terkait TPPU