KPK Gandeng Kemendagri dan BPKP Perkuat Fungsi APIP Berantas Praktik Korupsi di Pemda
JAKARTA,quickq apk下载 DISWAY.ID --Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) dan Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP), memperkuat peran dan kapasitas Aparat Pengawas Internal Pemerintah (APIP) berantas korupsi di Pemda.
Memperkuat APIP ini diwujudkan dengan Rapat Koordinasi Nasional (Rakornas), Penguatan Komitmen Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah Tahun 2024.
Ketua KPK, Nawawi Pomolango, menyatakan bahwa APIP memiliki peran sentral dalam mengawal penyelenggaraan pemerintahan di daerah.
BACA JUGA:Sowan ke PKS, Kaesang Pangarep Ngaku Tak Ajukan Namanya dalam Pilkada 2024
BACA JUGA:Jokowi soal Kemungkinan Kaesang Maju Pilkada: Tugas Orangtua Mendoakan
Pemerintah Daerah (Pemda) diharapkan bisa mengoptimalkan peran APIP lewat peningkatan kapasitas, penguatan kelembagaan, pengendalian dan pengawasan, serta koordinasi pencegahan korupsi.
“Pemerintah telah mendorong evolusi dan penguatan peran APIP, agar secara dini dapat mendeteksi dan mencegah terjadinya fraud, tindak pidana korupsi, dan maladministrasi dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah,” jelas Nawawi di Gedung Merah Putih KPK, Jakarta pada Senin, 8 Juli 2024.
Hal tersebut sejalan dengan evolusi peran APIP dari yang sebelumnya hanya sekedar watchdog, menjadi fungsi penjaminan kualitas (quality assurance) dan menjadi bagian dalam penyelesaian masalah.
Lebih lanjut, Nawawi menjelaskan APIP seringkali menemukan permasalahan.
BACA JUGA:Miris! KPK Temukan Pungli di Raja Ampat, Pelaku Kantongi Rp18,25 Miliar
BACA JUGA:Laporan Keuangan Pemerintah Pusat 2023 Dapat Predikat WTP, Jokowi: Ini Bukan Prestasi, Tapi Tanggung Jawab
Adapun beberapa permasalahan yang sering disampaikan oleh Inspektorat maupun Pemda, seperti jumlah dan kompetensi APIP yang belum memadai, kurangnya alokasi anggaran untuk pelaksanaan tugas APIP, serta objektivitas dan independensi APIP.
“Permasalahan ini semakin kompleks karena peran APIP sering kali dianggap kurang penting oleh Kepala Daerah,” ujar Nawawi.
Oleh karena itu, kats Nawawi, KPK menghimbau kepada seluruh jajaran pemerintah daerah, agar senantiasa konsisten dalam menjalankan komitmen pencegahan tindak pidana korupsi termasuk penguatan APIP.
- 1
- 2
- »
(责任编辑:探索)
- Pelaku Pembunuh Wanita Diduga Open BO Disebut Pelanggan Korban
- Harga Beras RI Terkerek Paling Mahal di Asia Tenggara, Ini 6 Pemicunya
- Resmikan Dua Gereja, Anies Baswedan: Persatuan Ini Akan Berkelanjutan
- Mengupas Teknik Advanced Mayapada Hospital Tangani Jantung Koroner
- PT Sari Bahari Luncurkan B250ST, Smart Kit Pengubah Bom Konvensional Jadi Senjata Presisi
- Wanita Paruh Baya Tewas Tertabrak Kereta Bandara Di Jakbar, Begini Kata KAI
- Keaslian Ijazah Jokowi Tak Juga Dibuktikan dalam Sidang, Pengacara Bambang Tri dan Gus Nur Mencak
- Peluang Heru Budi Kembali Jabat Pj Gubernur Jakarta Lewat Usulan DPRD
- Di ICI 2025, Menko AHY Undang Mitra Bangun Proyek Berdampak Panjang Bagi RI
- Pramugari Twerking di Pesawat Berujung Dipecat Maskapai
- Rebranding Perusahaan, Wapres Sampaikan Harapan bagi ReIndo Syariah
- Tarik Minat Petani Milenial, Mas Dhito Beri Bantuan 5 Drone
- China dan Uni Eropa Berkolaborasi, Fokus Reformasi Sistem Moneter di Tengah Perang Tarif
- Pahami Perbedaan Asuransi Syariah dan Konvensional
- Data Kendaraan Keluar Masuk Jakarta Via Tol Cikupa dan Merak Dibeberkan
- Rebranding Perusahaan, Wapres Sampaikan Harapan bagi ReIndo Syariah
- Mandiri Indonesia Open 2024: Turnamen Golf Bergengsi Kembali Hadir dengan Semangat Baru
- Pemerintahan Jokowi Selama Satu Dekade, Dinilai Berhasil Wujudkan Indonesia Sentris
- Alami Kerugian Rp15 Miliar, PT SSL Minta Kepolisian Ungkap Dalang Pembakar Aset Perusahaan di Siak
- Waspada, Potensi Banjir Rob Di Pesisir Utara Jakarta 16