Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP), Maruarar Sirait, memberikan apresiasi tinggi kepada Badan Pengelola Tabungan Perumahan Rakyat (BP Tapera) atas pencapaian penyaluran Kredit Pemilikan Rumah Fasilitas Likuiditas Pembiayaan Perumahan (KPR FLPP) sebanyak 53.874 unit rumah selama Kuartal I 2025. Capaian ini menjadi rekor tertinggi dalam sejarah penyaluran FLPP di Indonesia.

“Ini adalah rekor baru. Kinerja ini membuktikan bahwa sektor perumahan Indonesia terus tumbuh dan menjadi semakin kuat di bawah kepemimpinan Presiden Prabowo Subianto,” ujar Maruarar saat kunjungan kerja ke Kantor BP Tapera, Menara Mandiri II, Jakarta, Selasa (20/5/2025).

Realisasi tersebut melonjak signifikan 1.173,92 persen dibandingkan periode yang sama tahun lalu yang hanya mencapai 4.229 unit. Pemerintah pun menaikkan target penyaluran KPR FLPP dari 220.000 menjadi 350.000 unit untuk tahun ini, sebagai upaya percepatan pemenuhan kebutuhan rumah bagi masyarakat.

Baca Juga: Maruarar Pasang Badan: 'Gagal 3 Juta Rumah? Saya Siap Di-reshuffle'

Menteri PKP menyampaikan kebanggaannya atas kinerja dan dedikasi para pegawai BP Tapera yang dianggap berkontribusi besar dalam membantu masyarakat berpenghasilan rendah (MBR) memiliki rumah pertama. Sebagai bentuk apresiasi pribadi, Maruarar memberikan hadiah umrah kepada tiga pegawai terbaik BP Tapera.

“Ini kerja yang menyentuh rakyat. Kita tunjukkan dengan data dan fakta bahwa industri perumahan kita cerah dan terus bertumbuh,” tegasnya, sembari mengajak masyarakat untuk optimistis dan tidak terpengaruh oleh narasi negatif soal masa depan Indonesia.

Baca Juga: Maruarar Andalkan GWM, Target Rumah Subsidi Naik Jadi 350 Ribu

Sementara itu, Komisioner BP Tapera, Heru Pudyo Nugroho, melaporkan bahwa sejak 20 Oktober 2024 hingga 16 Mei 2025, total rumah subsidi yang telah disalurkan mencapai 167.160 unit, dengan 125.875 unit di antaranya terealisasi sepanjang 2025.

BP Tapera bersama Kementerian PKP telah mengalokasikan FLPP kepada 20 segmen masyarakat berpenghasilan rendah, serta menyalurkan sejumlah unit rumah yang kini sudah diterima langsung oleh penerima manfaat.

Upaya ini turut didukung oleh berbagai kebijakan afirmatif, seperti pembebasan Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan (BPHTB) dan kemudahan dalam Persetujuan Bangunan Gedung (PBG).