JAKARTA,quickq官方网站下载 DISWAY.ID --Tim Satuan Tugas (Satgas) Koordinasi dan Supervisi (Korsup) Wilayah V Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), menemukan indikasi adanya dugaan pelanggaran dalam proses perizinan antara pemerintah dan pihak swasta-sebagai penyedia air bersih di Gili Trawangan dan Gili Meno. 

Temuan ini mengungkap anomali dalam pengelolaan sumber daya air yang tidak hanya memperburuk krisis, tetapi juga menimbulkan potensi dugaan terjadinya korupsi. 

"Kami menemukan adanya indikasi (dugaan) mens rea (niat jahat) dalam proses perizinan yang melibatkan berbagai pihak, baik di tingkat daerah maupun pusat. Praktik ini tidak hanya melanggar aturan, tetapi juga menciptakan monopoli yang merugikan masyarakat dengan harga air yang tidak wajar dan pelayanan yang buruk,” ujar Kasatgas Korsup Wilayah V KPK, Dian Patria dalam keterangannya pada Rabu, 21 Agustus 2024. 

BACA JUGA:15 Contoh Soal Pretest PembaTIK 2024 Level 2: Implementasi dan Kunci Jawaban, Persiapan sebelum Tes!

BACA JUGA:Pertamina Gelar Aksi Bersih-bersih Sungai Ciliwung, 1,65 Ton Sampah Berhasil Diangkat

Selama pendampingan lapangan KLU di 3 Pulau Gili, pada 17-18 Agustus 2024, Tim Korsup KPK menemukan situasi yang berbeda. 

Tempat pengeboran pipa bawah laut milik pihak swasta dimaksud di Gili Trawangan telah disegel oleh Tim Pengawasan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan (PSDKP) di bawah Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) karena belum mengantongi izin Persetujuan Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang Laut (PKKPRL).

Namun, diduga pihak tersebut tetap melakukan aktivitas pengeboran secara diam-diam. 

Dian menjelakan di Gili Meno, Pemda bilang izinnya sedang diurus buat Portable Reverse Osmosis, tapi di lapangan sudah ada kegiatan. 

Berarti sama dengan kegiatan tanpa izin, dan di Trawangan, diduga di lokasi yang sudah disegel pun mereka tetap bekerja serta ada pelanggaran di atas pelanggaran. 

BACA JUGA:KPK Dorong Percepatan Program Pencegahan Korupsi di Pemrov Papua Selatan

BACA JUGA:PKS Serahkan Surat Dukungan ke 365 Cakada di Pilkada 2024, Ada Nama Marshel Widianto hingga Bobby Nasution

"Dulu Kementerian Pekerja Umum mau bantu pasang pipa sampai Gili Trawangan, kenapa dihentikan? Dengan alasan suplai air sudah kerja sama dengan pihak swasta. Nah ini, apakah pemberian kontrak tersebut prudent atau ada konflik kepentingan di sana? Jangan sampai ada korupsi di situ,” jelas Dian. 

Hal ini akhirnya membuat pelaku usaha dan masyarakat kembali kesulitan mendapat pasokan air bersih, hingga harus memesan air dari pedagang air isi ulang yang disuplai dari daratan Lombok.

• 1
• 2
• »

• ·7 Rekomendasi Taman di Jakarta Timur yang Cocok untuk Keluarga
• ·5 Minuman Penambah Daya Ingat, Dijamin buat Melawan Lupa
• ·4 Jenazah Korban Pesawat TNI AU Super Tucano Dimakamkan Secara Militer Hari Ini
• ·韩国大学室内设计专业怎么样？
• ·Keseruan Jakarta X Beauty 2023, Diskon sampai Flash Sale Gila
• ·上海 · 音乐会预告 ▷ 打卡JZ Club，探索音乐新体验！
• ·香港大学建筑学硕士申请条件是什么？
• ·Cerita SE Gubernur Aceh, Pabrik Bandel dan Harga TBS Petani Sawit
• ·10 Pertanyaan Seputar Kesehatan Paling Dicari di Google Sepanjang 2023
• ·HIT FM招募计划：精准打榜，一起出道！
• ·Transisi Kepemimpinan CPOPC Tandai Era Baru Keberlanjutan dan Diplomasi Global Minyak Sawit
• ·超硬核，全球顶尖院校双学位交互设计硕士项目含金量爆炸！
• ·Presiden Prancis Macron Ancam Keras Israel Soal Blokade Kemanusiaan di Gaza
• ·Pemilik Kafe Kloud Sky Senopati Akan Dipanggil Bareskrim Pasca Penemuan Ekstasi Saat Penggerebekan
• ·Gak Cuma Ferdy Sambo, Jenderal Listyo Periksa Sejumlah Perwira Tinggi Terkait Kasus Brigadir J
• ·Wacana KRIS BPJS oleh Menkes Dinilai Rugikan Pekerja, Pemerintah Diminta Kaji Ulang