Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati resmi melantik Letnan Jenderal (Letjen) TNI Djaka Budi Utama sebagai Direktur Jenderal (Dirjen) Bea dan Cukai menggantikan Askolani, dalam pelantikan yang berlangsung di Kantor Kementerian Keuangan, Jakarta, Jumat (23/5/2025).

Pelantikan Djaka berdasarkan Keputusan Presiden Nomor 83/TPA Tahun 2025 tentang pengangkatan dan pemberhentian pejabat pimpinan tinggi madya di lingkungan Kementerian Keuangan.

Sebelum dilantik, Djaka telah dipanggil oleh Presiden RI Prabowo Subianto ke Istana Kepresidenan untuk menerima arahan langsung mengenai tugas barunya sebagai pimpinan di Direktorat Jenderal Bea dan Cukai.

Baca Juga: Kejar Setoran? Sri Mulyani Sri Mulyani Bongkar Pejabat Kemenkeu! Suryo ke Intelijen, Bimo Pegang Pajak

Letjen Djaka Budi Utama merupakan perwira tinggi aktif TNI dan lulusan Akademi Militer tahun 1990 dari satuan elite Komando Pasukan Khusus (Kopassus). Sejak Oktober 2024, ia menjabat sebagai Sekretaris Utama Badan Intelijen Negara (BIN).

Berdasarkan laporan Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara (LHKPN) per Juni 2024, total kekayaan Djaka tercatat sebesar Rp 4,7 miliar. Ia memiliki aset tanah dan bangunan senilai Rp 3,58 miliar, terdiri dari:

• Tanah seluas 2.330 m² di Tangerang Selatan senilai Rp 2,4 miliar
• Tanah dan bangunan 383 m²/200 m² di Bogor senilai Rp 1,2 miliar

Baca Juga: Siapa Bimo Wijayanto? Sosok Dirjen Pajak Baru Pilihan Prabowo!

Selain itu, Djaka tercatat memiliki satu unit mobil senilai Rp 256 juta, kas dan setara kas Rp 769 juta, serta harta lainnya sebesar Rp 347 juta. Ia juga memiliki utang sebesar Rp 258 juta.

Rekam Jejak Militer dan Pemerintahan

Djaka memiliki rekam jejak panjang di bidang intelijen, pertahanan, dan pengamanan dalam dan luar struktur militer. Berikut beberapa jabatan penting yang pernah diembannya:

Jabatan Militer:

• Komandan Yonif 115/Macan Lauser (2004–2007)
• Komandan Korem 012/Teuku Umar (2016–2017)
• Danpusintelad (2017–2018)
• Waaspam Kasad (2018–2020)
• Kepala Staf Kodam XII/Tanjungpura (2020–2021)

Jabatan Sipil & Pemerintahan:

• Deputi Bidang Koordinasi Politik Dalam Negeri, Kemenko Polhukam (2021–2023)
• Penasehat Ahli Panglima TNI (Bidang Ekkudag dan Sosbud HAM) (2023)
• Inspektur Jenderal Kementerian Pertahanan (Juni–Oktober 2024)
• Sekretaris Utama BIN (Oktober 2024–sekarang)

Djaka sempat tersangkut masalah hukum dan dijatuhi hukuman 1 tahun 4 bulan penjara oleh Mahkamah Militer pada 1999. Meski demikian, rekam jejak tersebut tidak menghentikan karier militernya yang terus berlanjut hingga dipercaya memegang berbagai posisi strategis, termasuk di lingkungan sipil.